tp tgr. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Bangka yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan. tp tgr

908,46 263. Terciptanya sistem Aplikasi E. Gorontalo. pelaporan penyelesaian TGR, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan j. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. 270/PMK. id)--Inspekto rat Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, menggelar Sidang Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), tujuh Kepala Kampung (Desa) yang ditenggarai korupsi Anggaran Dana Desa (ADD), seperti Kepala Kampung, Mantan Kepala Kampung dan Bendahara Kampung," diantaranya, Kepala. CATATAN:TP-TGR merupakan model pengendalian internal bagi kerugian negara/daerah, baik berupa barang maupun uang. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I. (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu rnempunyai tugas sebagai berikut: a. Di dalam struktur UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian TP-TGR , yang ada adalah pengertian kerugian negara/daerah yang diatu. 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 598,50 1. 15 putusan pidana tidak membebaskan dari tgr. Rincian Kewajiban Jangka Pendek 105 87. 000), maka dilakukan jurnal sebagai berikut:. 000 73. (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi: a. YUSRAN LAPANANDA, SH. 000. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR Penyisihan Piutang TidakTertagih/ Tagihan TP/TGR Tagihan tuntutan TP/TGR (Neto) Aset tak Berwujud Aset tak Berwujud dalam PengerjaanE Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Sumber data: Laporan Keuangan BPKP Tahun 2018 0 Surplus Defisit-LO Koreksi yang menam bah/(mengurangih. Piutang Negara yang terdapat Jammanmengawasi proses administrasi penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TP-TGR; mengkoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi di bidang penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TP-TGR; mengarahkan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penatausahaan,. Mengingat, ada temuan yang telah lama, serta oknum yang bertanggungjawab sudah tidak ada. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam hal Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang. Prosedur tata cara penyelesaian tgr sesuai. TRIBUNPAPUABARAT. O 17 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang JUMLAH XVII Rp. 4. On : Windows: Right click on any TGR file and then click "Open with" >. Perbandingan Rincian Persediaan Tahun 2018 dan 2017 56 34. E. Pada akhir catatan saya mengenai “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 11)”, telah dibahas mengenai pengertian Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Perhitungan Ex. mengumpu1kan. Sebelumnya telah dibahas dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait. Dengan fokus kepada debitur kecil, Program Keringanan Utang tidak berlaku untuk Piutang Negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), Piutang Negara yang berasal dari ikatan dinas, Piutang Negara yang berasal aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), serta Piutang Negara yang terdapat jaminan penyelesaian. negara/daerah tersebut. 335. Sudah banyak r425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 425934 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara JUMLAH XVI Rp. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; 6. , M. 37. “Hari ini ada pengembalian Rp2,6 miliar,” sebutnya. TP -TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporanTp biasa adalah tp terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR), untuk mengetahui pelaksanaan. limits specified for pointto-point and- MODEL PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH LEWAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TP-TGR) Studi Kasus Di KabupatenRembang TESIS DiajukanKepada Program Studi Magister IlmuHukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum OLEH FAHRUDIN NIM : R10010006 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM. Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti disebut juga TPTD adalah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang mempunyai kelemahan dalam. 14. 217. Tentunya dengan suatu keinginan dan harapan, yaitu lebih pada perhatian pengembalian kerugian melalui proses TP-TGR sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004,. 22. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. llustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 30 Juni 2016 dibawah ini melalui Jurnal Penyesuaian Kategori 05. Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan proses verifikasi dan penyelesaian atas kasus kerugian daerah. Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 9. Penyelesaian ganti kerugian melalui TP dan TGR secara adminitratif masing-masing diatur dalam Peraturan BPK No. disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah. TP TGR). Yusran Lapananda Catatan Pojok BPK, bpkp, DASAR HUKUM TP-TGR, DASAR HUKUM TUNTUTAN PERBENDAHARAAN & TUNTUTAN GANTI RUGI, hukum tata negara, Kabupaten, kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham, Kota, MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan. Hum (2017) Model Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan. Piutang dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; 7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. 2. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR), untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) di Kabupaten Rembang, dan mengkostruksi bagaimana model penyelesaian kerugian negara/daerah. Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian kerugian negara melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | Perpustakaan Riset BPK RI. ” Apabila TGR tidak diurus sejak awal akan berakibat pada opini laporan keuangan ,” tambahnya. 2. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9. GO. H. Catatan Pojok. 000. Merangin, Jambi (ANTARA News) - Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Merangin, terus berupaya mengembalikan uang negara sebesar Rp480 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh delapan orang pejabat Merangin. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker 80 71. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh. Itulah salah satu sasaran dan tujuan daerah-daerah melakukan studi banding di daerah Kabupaten Gorontalo. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya kerugian daerah. C. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah. penyetoran; dan n. Lima Pemerintah Daerah tersebut yaitu Kabupaten Sigi 82,01%, Kabupaten Banggai 78,01%, Kabupaten Tojo Una-Una, 72,75%, Kabupaten Banggai Kepulauan 70,33%, dan Kabupaten Buol 69,59%. Sesuai dengan lampiran v peraturan menteri keuangan nomor 219/pmk. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, Pengurus Barang,. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas denganPiutang TP/ TGR Indemnification Claim Penyisihan Piutang Tidak Allowance for doubtful - Tertagih - Tagihan Receivable TP/ TGR Indemnification Claim Jumlah Piutang Total Long - Term Jangka Panjang Receivables 15. mempersiapkan konsep surat tagihan dan surat. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan d. Kantor Wilayah (Jawa Barat (Banten), Jawa Tengah (Jogyakarta), Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan. 21. Angsuran (TPA), dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan kedepan. 25. 10. 395. 26. Rincian Persediaan 81 74. BAB IV. 2015. kibatkan Kerugian Daerah. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Sidang TP-TGR sendiri digelar untuk pengembalian kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 736 303. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH25. Piutang Negara yang berasal dari ikatan dinas; c. |. Tersusunnya SOP E-TP/TGR 2. Latar belakang Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara yuridis didasarkan pada tiga paket undang-undang yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 18. Disamping. . Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Ganti Rugi (TP/TGR) 30 Tabel 19 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Tabel 20 : Rincian Persediaan 31 Tabel 21 : Rincian Aset Tetap 32 Tabel 22 : Rincian Saldo Tanah 32 Tabel 23 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 36Bupati Usman G. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. menatausahakan, menganalisis dan mengeva1uasi kasus TP-TGR yang diterima: b. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker 68 41. Macet 100% x Jumlah Piutang TP/TGR c. Wali Kota Makassar hari ini melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TPTGR nbspPemkot Makassar - Nusantara - Okezone News70. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan data-data yang diperoleh Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), kasus-kasus kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang posisi sampai dengan bukan juni 2012, Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. 000 Cr 321311 Diinvestasikan pada aset lainnya 12. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. 7 6Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi blog ini hanyalah pendapat dan hasil penafsiran penulis semata dan tidak untuk mendiskreditkan, merugikan, dan atau menguntungkan pihak-pihak lainnya. Undang-UndangNomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3455. pelaporan. Menurut Sugiyono, melalui sidang TP-TGR tersebut, Inspektorat Papua Barat sekaligus mendesak OPD lain untuk meninjau ulang laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahun anggaran 2022. 363. 12. 235. menindaklanjuti hasil temuan kerugian daerah yang berkaitan dengan TP-TGR; 2. Dr. jadi misal kalau ada kejadian Motor Dinas yg dipegang oleh seorang PNS hilang… maka cara penggantiannya adalah. 247. 814. 12. 24, ll prov. Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR 100 83. 17. kepada Pelaku TP/TGR untuk hadir dalam Sidang didampingi SKPD dan saksi yg diperlukan Pemberitahuan/Undangan MP kepada PelakuTP/TGRmenyebutkan:waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan 3 Sidang Majelis menetapkan. Sebelumnya telah dibahas dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang. 500. 000), maka dilakukan jurnal sebagai berikut: Dr 321311. 13. Memberikan pendapat, saran dan. 24, tbd no. Tuntutan Ganti. kalbar: 50 hlmTata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan pihak ketiga dapat. , Ak. Untuk memudahkan dalam memahami 2 PP 38/2016, Pasal 5 ayat (1) dan (2). Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, danPiutang Tagihan TP/TGR C. Ketua I TP-TGR adalah Inspektorat, Ketua II Asisten III, Sekretaris Bagian Kepegawaian dan anggotanya dari Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah. Memang dari sekian banyak. 125 76. 25. bendahara (tuntutan perbendaharaan/TP) maupun oleh bukan bendahara (tuntutan ganti rugi/TGR). MP TP-TGR menyidangkan para tertuntut, yang sebelumnya sebagai terperiksa, untuk penyelesaian kerugian. 3. 6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran . 395. Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah, 18, PeraturanMenteriDalamNegeriNomor19Tahun2016 tentang Pedoman Teknis. YUSRAN LAPANANDA, SH. Gorontalo. Dr. disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/pegawai/pihak lain yang mengakibatkan kerugian Daerah. Baca juga: Inspektorat Papua Barat Pastikan 10 Pejabat yang Ditunda Pembayaran TPP Telah Laporkan LHKPN 2021Tim TP-TGR tersebut khusus membantu menyelesaikan temuan kesalahan administrasi dan masalah ganti rugi di masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pada catatan “organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah (TPKN/D dan MP TP-TGR) bagian 1”, telah dibahas dasar hukum pembentukan TPKN/D; susunan keanggotaan TPKN/D; tugas dan. 25 232. com Abstrak Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh. Nomor Induk. pembebasan TP-TGR; m. peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara Setoran atas TP/TGR menggunakan akun 423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, secara otomatis membentuk jurnal 152111 Piutang TP/TGR (Kredit) yang mengurangi total Piutang TGR. 411. 25. Untuk memudahkan dalam memahami 2 PP 38/2016, Pasal 5 ayat (1) dan (2). 22. tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Majene dengan Tembusan Ketua Majelis, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker 100 82. C. Pendapatan daerah itu pasti ada dari TP-TGR,” kata Sekda Lombok Timur, H. 052. subjek dan objek;(iii) the shall be such maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz that the equipment still complies with the e. a) Bahwa Pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. 607. Catatan saya kali ini merupakan lanjutan dari dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR), yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan. Inspektur sebagai wakil ketua I merangkap anggota; "Majelis Pertimbangan TP-TGR merupakan salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan aparat pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan, dan barang daerah," kata Danny, dalam siaran pers. disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah. 35. Dalam pertemuan tersebut, TP-TGR akan mengkaji semua hasil temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. 000. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TP-TGR; c.